Ini Alasan Mafia Judi Online Pilih Domain go.id Jadi Sasaran Peretasan

Pakar keamanan siber dari CISSReC, Dr Pratama Persadha mengungkapkan latar belakang mafia judi online memanfaatkan domain go.id. Mereka beranggapan alamat situs web resmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah ini tidak akan ada pemblokiran.

“Kenapa mereka menggunakan situs go.id? Karena mereka ingin agar situs yang digunakan judi online tidak diblokir oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” kata Pratama, Rabu (20/10).

Hal itu dikemukakan Pratama terkait dengan rilis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa sebanyak 291 situs web di pemerintahan diretas oleh mafia judi online. Bahkan, sampai saat ini masih banyak situs resmi, baik itu go.id maupun ac.id (domain akademi), yang masih disusupi oleh situs-situs judi ini.

Menurut Pratama, pemblokiran situs-situs itu gampang sekali. Tetapi, ketika situs memakai domain go.id diblokir, seluruh sistem di domain tersebut akan terblokir, yang akan berimbas pada pelayanan akan terganggu.

“Namun, ini semata-mata bukan karena pemilik judi online ini pinter hacking (peretasan). Bisa jadi keamanan web tersebut sangat lemah, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk mengambil alih beberapa link-nya untuk situs judi online,” papar Pratama.

Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini menambahkan, keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab orang teknologi informasi dan admin. Tetapi tanggung jawab semua orang yang ada dalam satu organisasi.

Dia mencontohkan, situs web milik pemerintahan daerah mulai dari kepala daerahnya sampai office boy-nya harus mengerti bagaimana mereka bertindak dan berperilaku. Sehingga mereka ikut menjaga keamanan siber yang ada di pemda.

Sebaliknya, lanjut dia, pimpinan juga harus tahu bahwa mereka itu adalah target peretasan. Mereka harus tahu bahwa keamanan itu perlu perlakuan yang lebih.

Ketika pemimpin menegaskan bahwa pengamanan siber atau pengamanan informasi itu adalah prioritas, mereka akan bertindak sebaik-baiknya supaya sistem organisasinya itu benar-benar aman.

Misalnya, tidak menempel password wifi sembarangan di tembok, tidak menempel username password di layar komputer, dan membatasi akses terhadap orang-orang yang tidak punya hak untuk masuk ke ruang yang ada komputernya atau ruang server.

Ketika terjadi celah keamanan atau terjadi peretasan, menurut Pratama, sebenarnya yang salah bukan orang IT-nya, atau kemungkinan orang IT dan admin lengah atau tidak aware.

“Akan tetapi, itu diakibatkan oleh pimpinannya yang tidak aware. Kalau aware, pasti diperintahkan kepada karyawannya untuk amankan secara maksimal,” pungkas dia.

200 Domain Website Desa Didaftarkan PANDI, Semua Desa Bakal Punya Web

Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Klaten akan mendaftarkan domain website seluruh desa di Klaten ke lembaga Pendaftaran Nama Domain Indonesia (PANDI) di Jakarta. Hingga sekarang, ada 200 desa telah mengumpulkan surat kuasa dan pernyataan sebagai syarat baku.

Kepala Dinas Kominfo Klaten Amin Mustofa mengatakan, tahun 2021 ditargetkan 391 desa di Klaten bisa didaftarkan dan segera memiliki website. Hal ini dimaksudkan untuk ketertiban dan tanggung-jawab pengelolaan.

“Mulai tahun ini dinas kominfo memfasilitasi pendaftaran domain website desa di Klaten. Karena sesuai Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain, semua domain website pemerintah termasuk milik desa harus resmi tercatat di PANDI Jakarta,” terang Amin.

Dinas Kominfo Klaten masih menunggu semua pemerintah desa yang belum memasukkan surat kuasa dan pernyataan. Secara resmi, dinas telah melayangkan surat melalui camat agar berkas syarat pendukung bisa dipenuhi.

“Kami berusaha membantu pemerintah desa dalam pengelolaan informasi. Minimal fasilitas-fasilitas dasar itu harus dibangun dulu. Nanti berikutnya kami masuk ke tata kelolanya,” jelasnya.

Kepala Bidang Informatika Dinas Kominfo Klaten Ali Surakhmad mengungkapkan, proses pendaftaran ke PANDI dilakukan secara online. Harapannya, transparansi dan akuntabilitas jalannya pemerintahan, khususnya di desa bisa meningkat.

“Tantangannya adalah update data. Karena membangun website itu mudah, tapi terpenting ada mengelola dan mengisi website itu dengan konten informasi yang baik,” papar Ali.

Ditargetkan, tahun ini semua desa bisa segera memiliki website. Dengan pendaftaran domain ini, Dinas Kominfo Klaten memfasilitasi hosting web, database, dan servernya. Sehingga nantinya untuk transparansi ABPD desa tidak harus melalui baliho, cukup di PPID desa melalui website masing-masing.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.