Perang antara Rusia dengan Ukraina hingga kini masih berlangsung dan belum ada kata perdamaian antara keduanya.
Di tengah perang keduanya yang masih berlangsung, baik Rusia atau Ukraina, keduanya bahkan rela menganggap aset digital yakni kripto sebagai alat pembayaran resmi, di mana keduanya menggunakan kripto untuk mengumpulkan dana sebagai pendukung militer mereka.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan riset blockchain Chainalysis awal bulan ini, kelompok pro-Rusia telah mengumpulkan dana sebesar US$ 2,2 juta atau sekitar Rp 32,6 miliar (asumsi kurs Rp 14.800/US$) dalam Bitcoin dan Ethereum untuk membantu membiayai perang.
Cryptocurrency telah menjadi media pertukaran yang menarik bagi Rusia, setelah nilai rubel tenggelam karena adanya sanksi barat berupa pelarangan pembayaran internasional menggunakan mata uang rubel.
Bahkan, aturan penggunaan mata uang digital di Rusia seakan tidak ketat atau justru sangat longgar, sehingga hal ini memungkinkan orang untuk mentransfer dananya secara anonim dan cepat dari mana saja di dunia.
Menurut Chainalysis, dana tersebut dikirim ke 54 kelompok pro-Rusia yang terutama menggunakan sumbangan untuk membiayai situs propaganda pro-Rusia dan membeli peralatan militer, termasuk drone, senjata, rompi antipeluru, dan perangkat komunikasi.
Peralatan ini diduga dikirim ke pasukan Rusia yang terletak di wilayah Donbas, Ukraina, di mana pertempuran aktif masih berlangsung.
“Bagaimana dana tersebut dibelanjakan? Sumbangan kripto yang dikirim ke organisasi-organisasi ini dilaporkan telah digunakan untuk membiayai situs propaganda pro-Rusia dan membeli peralatan militer seperti drone, senjata, rompi antipeluru, perangkat komunikasi & berbagai perlengkapan lainnya,” tulis Chainalysis, dalam Twitternya.
Jumlah donasi kripto yang dikumpulkan oleh organisasi pro-Rusia tidak ada artinya dibandingkan dengan jumlah yang disumbangkan ke Ukraina.
Sejak awal perang, badan amal terbesar Ukraina, termasuk Aid for Ukraine, Come Back Alive, dan Unchain Fund, telah menerima lebih dari US$ 135 juta atau sekitar Rp 2 triliun dalam bentuk donasi mata uang kripto dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut untuk peralatan militer dan bantuan kemanusiaan.
Kelompok-kelompok itu telah menghabiskan lebih dari US$ 14 juta untuk pembelian drone, lebih dari US$ 5 juta untuk anggaran pakaian militer dan rompi pelindung, sekitar US$ 4 juta untuk kampanye media anti-perang, dan US$ 1 juta untuk membeli senjata ‘mematikan’.
“Meskipun jumlah sumbangan mata uang digital yang dikumpulkan oleh kelompok-kelompok pro-Rusia jauh lebih kecil, tetapi dana tersebut masih dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pasukannya,” kata Chainalysis, sebagaimana dikutip dari The Record.
Para peneliti dari beberapa perusahaan juga mengidentifikasi sejumlah individu yang terkena sanksi akibat mempromosikan sumbangan kripto di Rusia.
Sebelum perang Rusia-Ukraina, kripto telah digunakan oleh sejumlah organisasi dan rezim, termasuk Korea Utara, untuk menghindari sanksi.
Nasionalis Rusia, Alexander Zhuchkovsky misalnya, mempromosikan sumbangan kripto di media sosial untuk membiayai organisasi ultranasionalis Rusia, Russian Imperial Movement, yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat (AS).
Kelompok lain yang mempromosikan sumbangan kripto, seperti Rusich, telah dikaitkan dengan Wagner Group, sebuah perusahaan militer swasta Rusia, juga mendapat sanksi dari AS.
Salah satu kampanye penggalangan dana kripto Rusia, Project Terricon, menerima sekitar 11% dananya dari layanan pencampuran yang memungkinkan pengguna menyembunyikan aktivitas mereka di blockchain Ethereum.
Project Terricon mengirimkan hampir 30% dananya ke Bitzlato, bursa kripto yang berbasis di Moskow, di mana bursa kripto tersebut telah memfasilitasi pencucian uang kripto senilai sekitar US$ 1 miliar sejak 2019, menurut Chainalysis.
Sementara sumbangan kripto memungkinkan negara untuk mengumpulkan uang dengan cepat, mereka juga memiliki masalah diluar akibat perang.
Nilai cryptocurrency keseluruhan dengan cepat kehilangan nilainya karena harga Bitcoin terus turun. Harga Bitcoin hampir terpotong setengahnya selama setahun terakhir.
Faktor penipuan juga menjadi masalah. Peneliti dari TRM Labs mengidentifikasi 12 kasus penipuan di industri kripto yang mengklaim telah memberikan bantuan ke Ukraina.
“Rusia mungkin juga memiliki masalah serupa dengan sumbangan kripto, di mana kejahatan terkait kripto telah tersebar luas. Negara ini adalah rumah bagi banyak layanan termasuk proyek Hydra dan Suex, yang telah terlibat dalam aktivitas pencucian uang besar,” ujar Chainalysis.
Meski kripto dapat digunakan untuk mendukung perang, tetapi pemerintah Ukraina menganggap bahwa hal itu dilakukan secara ilegal, bukan resmi, dan tentunya dilakukan oleh para kriminal.
Sebelumnya pada Rabu (24/8/2022) lalu, The Security Service of Ukraine (SSU) menyita dan memblokir dompet cryptocurrency yang digunakan untuk mendanai kampanye militer Rusia di negara tersebut, di mana badan tersebut bekerja untuk melacak dana dan mentransfernya di bawah yurisdiksi Ukraina.
Menurut siaran pers berita lokal Ukraina, ini adalah pertama kalinya SSU menerapkan mekanisme untuk memblokir dompet kripto warga Rusia yang mengumpulkan dana untuk tentara Rusia.
SSU menangkap seorang sukarelawan Rusia yang memproklamirkan diri. SSU kemudian memblokir dompet crypto-nya yang menyimpan cryptocurrency senilai lebih dari US$ 19.500.
Mereka mengklaim bahwa penangkapan itu dimungkinkan karena bukti yang dikumpulkan oleh layanan keamanan dan bantuan dari perusahaan kripto asing yang tidak ingin disebutkan namanya.
SSU lebih lanjut menyatakan bahwa warga Rusia yang tidak dikenal menggunakan sebagian besar sumbangan kripto untuk membeli perlengkapan militer bagi pejuang separatis Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk (L/DNR).
Dia mengumpulkan sumbangan kripto dengan menjalankan kampanye media sosial sejak dimulainya perang Rusia ke Ukraina pada 20 Februari lalu.
